Batam, intuisi.net – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam pada Selasa (15/9/2025). Sidang tersebut membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Firmansyah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan konstruktif dan menyetujui pembahasan Ranperda APBD 2026 ke tahap berikutnya. “Pandangan dan masukan fraksi adalah pijakan penting bagi Pemko untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan,” ujar Firmansyah.
Optimalisasi Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Masyarakat
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Pemko Batam menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, didukung oleh inovasi digital. Langkah ini dipastikan tidak membebani masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal. Selain itu, optimalisasi aset daerah melalui sewa dan kerja sama dengan pihak swasta terus digalakkan untuk mendukung pendanaan pembangunan.Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Prioritas
Sejumlah fraksi, termasuk Gerindra, PAN-Demokrat-PPP, Golkar, dan PDIP, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur. Pemko Batam memastikan proyek-proyek infrastruktur terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. “Infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakat,” tegas Firmansyah.
Di sektor pendidikan, anggaran telah dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah, termasuk toilet, ruang bermain, serta fasilitas inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Sementara di bidang kesehatan, Pemko memperkuat layanan fasilitas kesehatan, menambah tenaga medis, dan memperluas program pencegahan stunting melalui penyediaan gizi bagi ibu hamil dan balita.Tanggapan Fraksi PKS: Fokus pada Kesehatan Anak dan Kemacetan
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Ir. Suryanto, secara khusus menyoroti masalah kesehatan anak dan kemacetan lalu lintas yang semakin memprihatinkan di Batam. Menanggapi hal ini, Firmansyah menjelaskan bahwa Pemko telah memperkuat edukasi pola hidup sehat dan skrining dini penyakit untuk anak-anak. Untuk mengatasi kemacetan, Pemko telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan. “Kami berkomitmen mengembangkan sistem transportasi publik yang andal, aman, dan ramah lingkungan untuk mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum,” ujar Firmansyah.
Suryanto dari Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah Pemko dalam pengelolaan lingkungan, namun menekankan perlunya tindakan konkret untuk mengatasi banjir dan pengelolaan sampah. Menanggapi hal ini, Pemko menegaskan komitmennya terhadap penyediaan drainase yang memadai, penghijauan kota, serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tiga lokasi strategis.
Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Untuk menangani kemiskinan, Pemko Batam telah meluncurkan berbagai program, seperti pelatihan kompetensi tenaga kerja, bursa kerja, pelatihan UMKM, serta pembangunan sarana prasarana di tingkat kelurahan. Penguatan ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui dukungan kepada UMKM, industri kreatif, dan subsidi bunga pinjaman tanpa agunan. “Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan,” tambah Firmansyah.
Harmoni Sosial dan Stabilitas Politik
Pemko Batam juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial melalui sinergi dengan Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan paguyuban masyarakat. Bantuan sosial dan hibah untuk organisasi kemasyarakatan diberikan secara selektif sesuai aturan yang berlaku.Komitmen Bersama untuk Batam yang Lebih Maju
Di akhir penyampaian, Firmansyah menyatakan bahwa sejumlah pandangan fraksi yang belum terjawab secara detail akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami sangat menghargai masukan dari seluruh fraksi. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan Batam yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Firmansyah.
Sidang paripurna ini menjadi wujud kolaborasi antara Pemko Batam dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kota yang kompetitif dan ramah investasi.
