intuisi.net– Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di wilayah perbatasan, khususnya di sekitar Kuil Preah Vihear dan Segitiga Zamrud, telah menarik perhatian dunia. Dengan korban jiwa yang terus bertambah dan puluhan ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi, Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, didorong untuk mengambil peran sebagai juru damai dalam menyelesaikan sengketa ini.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mediasi konflik regional, seperti penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam pada akhir 1980-an melalui Jakarta Informal Meeting (JIM) dan upaya diplomasi dalam krisis Myanmar. “Sebagai pendiri utama ASEAN, Indonesia punya tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas kawasan. Konflik Thailand-Kamboja harus segera diredam agar tidak mengganggu kerja sama ASEAN yang selama ini dibangun atas dasar konsensus,” ujar Amelia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyatakan keyakinannya bahwa kedua negara dapat menyelesaikan sengketa melalui cara damai, sejalan dengan Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama. “Kami terus memantau situasi dan fokus pada perlindungan warga negara Indonesia di wilayah terdampak,” demikian pernyataan resmi Kemenlu RI. Selain itu, Indonesia mengusulkan Jakarta sebagai lokasi ideal untuk perundingan damai, mengingat rekam jejaknya sebagai mediator dalam konflik regional.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya Indonesia bertindak cepat untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. “Konflik ini berpotensi memicu gelombang pengungsi yang dapat membebani Indonesia, seperti pengalaman saat perang Vietnam. Selain itu, kita harus waspada terhadap pihak eksternal yang mungkin memanfaatkan situasi untuk kepentingan geopolitik,” katanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan membawa isu ini ke Mahkamah Internasional (ICJ). Namun, Thailand menolak yurisdiksi ICJ dan lebih memilih negosiasi bilateral. Di tengah meningkatnya ketegangan, seruan gencatan senjata dari berbagai pihak, termasuk ASEAN, Amerika Serikat, dan Tiongkok, terus mengemuka. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN, juga mendesak kedua negara untuk menahan diri dan memulai dialog.
Indonesia, dengan pengalaman diplomasi dan posisinya sebagai pemimpin ASEAN, memiliki peluang besar untuk memfasilitasi dialog antara Thailand dan Kamboja. “Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum untuk menunjukkan peran proaktif Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan,” ujar analis politik Sya’roni. Dengan pendekatan “ASEAN Way” yang mengedepankan konsensus dan non-konfrontasi, Indonesia diharapkan dapat menjembatani kedua negara menuju penyelesaian damai, mencegah dampak lebih luas bagi stabilitas dan ekonomi Asia Tenggara.
