Intuisi.net – Gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Berdasarkan data terbaru, pemerintah telah menghapus tunjangan rumah untuk anggota DPR dan menggantinya dengan kompensasi uang tunai, yang menyesuaikan total gaji dan tunjangan menjadi sekitar Rp 791 juta per tahun per anggota. Perubahan ini menuai beragam reaksi, terutama ketika dibandingkan dengan gaji anggota dewan di negara-negara Asia lainnya.
Menurut data dari GoodStats berdasarkan sumber IPU Parline, gaji dan tunjangan tahunan anggota DPR RI berada di peringkat rendah dibandingkan negara tetangga. Misalnya, anggota House of Representatives Jepang menerima Rp 3,79 Miliar per tahun, sementara anggota Parlemen Singapura mendapatkan Rp 2,43 Miliar. Bahkan, anggota National Assembly Korea Selatan memperoleh Rp 2,11 Miliar per tahun, dan House of Representatives Malaysia sekitar Rp 1,9 miliar. Negara seperti Bahrain (Council of Representatives) mencatat Rp 1,03 Miliar, masih jauh di atas angka Indonesia.
Perubahan ke kompensasi tunai diharapkan dapat meningkatkan transparansi, namun publik mempertanyakan apakah jumlah ini cukup memadai mengingat beban kerja dan tanggung jawab anggota dewan. Perbandingan ini menyoroti disparitas signifikan dalam remunerasi anggota legislatif di kawasan Asia, memicu diskusi lebih lanjut tentang standar penggajian yang adil.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini, pada Agustus 2025, menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan, tingginya utang negara, dan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Hal ini diperparah oleh biaya hidup yang meningkat dan kebutuhan akan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas. Dalam konteks ini, gaji dan tunjangan anggota DPR RI, yang mencapai Rp 791 juta per tahun (dengan gaji pokok Rp 220 juta dan tunjangan Rp 571 juta), menjadi sorotan karena dinilai tidak proporsional dengan kondisi rakyat.
Perbandingan dengan negara lain menunjukkan disparitas yang signifikan. Jepang, dengan ekonomi yang lebih maju, memberikan gaji tahunan Rp 3,79 miliar kepada anggota House of Representatives-nya, mencerminkan kemampuan ekonomi yang kuat. Singapura (Rp 2,43 miliar) dan Korea Selatan (Rp 2,11 miliar) juga memiliki gaji tinggi yang sejalan dengan PDB per kapita mereka. Sebaliknya, negara tetangga seperti Malaysia (Rp 1,9 miliar) dan Thailand (Rp 0,67 juta) menawarkan gaji lebih rendah, namun masih di atas Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi. Di Asia Selatan, India (Rp 0,24 juta) dan Pakistan (Rp 0,13 juta) bahkan lebih rendah, mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih sulit.
Meskipun gaji DPR RI lebih tinggi daripada beberapa negara berkembang, hal ini kontradiktif dengan kondisi ekonomi Indonesia yang belum sekuat negara-negara maju. Ketimpangan ini memicu kritik bahwa remunerasi legislator tidak mencerminkan prioritas kesejahteraan rakyat, terutama ketika gaji tenaga pendidik dan pekerja lainnya masih jauh di bawah standar yang layak.
