Intuisi.net – Aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kepulauan Riau (Kepri) diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Kantor DPRD Kota Batam pada Rabu, 27 Agustus 2025. Dialog berlangsung hangat dan konstruktif, berbeda dari suasana tegang yang mungkin diantisipasi. Wali Kota hadir usai rapat paripurna bersama anggota DPRD.
Empat Tuntutan Mahasiswa untuk Perbaikan Kota, Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Aguspriawan, yang juga Ketua BEM Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, menyampaikan empat poin tuntutan:
- Keselamatan Lalu Lintas: Penertiban truk ugal-ugalan, pengaturan jam operasional, dan penegakan uji KIR.
- Pengelolaan Sampah: Penanganan keluhan warga terkait sampah yang meresahkan.
- Penyelesaian Banjir: Mengatasi banjir akibat drainase yang belum memadai.
- Regulasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengapresiasi program MBG, tetapi meminta regulasi jelas untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kritik keras ini bukan bentuk kebencian, melainkan wujud kecintaan kami sebagai mahasiswa terhadap daerah ini,” ujar Muryadi.
Respon Wali Kota: Apresiasi dan Komitmen, Wali Kota mengapresiasi masukan konstruktif mahasiswa, menyebut aksi tersebut mengingatkannya pada masa kuliahnya. “Masukan ini membuka ruang untuk menyempurnakan kebijakan kami,” katanya. Ia menegaskan bahwa isu sampah dan banjir menjadi fokus utama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Strategi Penanganan Sampah dan Banjir, Ia menjelaskan, 1,3 juta penduduk Batam menghasilkan rata-rata satu kilogram sampah per orang setiap hari. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota (Pemko) telah menambah 14 armada pengangkut, 40 bin kontainer, dan buldozer. Pada 2026, Pemko akan membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah, menyiapkan tiga insinerator untuk minimal tiga kecamatan, serta menambah 133 bin kontainer dan 40 arm roll.
“Masalah sampah harus diselesaikan dari hulu, yakni kesadaran rumah tangga. Kami harap mahasiswa turut menyosialisasikan hal ini,” ujarnya.
Untuk banjir, ia menyebut ada 105 titik rawan di Batam, dipicu oleh alih fungsi lahan dan pelebaran jalan tanpa drainase memadai. “Masterplan drainase sudah disusun. Tahun ini, kami bangun sistem pompa di Jodoh, dan tahun depan dilanjutkan di titik lain, termasuk Jembatan Orchard,” jelasnya.
Program MBG dan Usulan Lain, Terkait program MBG, Wali Kota menegaskan bahwa ini adalah arahan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendorong ekonomi petani. Koperasi Merah Putih akan dibentuk sebagai penyangga distribusi, dan ia meminta mahasiswa melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan. “Kami akan tindak tegas jika ada kapitalisasi,” tegasnya.
Mahasiswa juga mengusulkan minimalisasi sampah plastik dalam kegiatan pemerintahan dan penanganan sampah di pulau-pulau penyangga untuk mencegah pencemaran laut. Mahasiswa Nurainun mengusulkan program bakar sampah minim asap sebagai solusi. Isu kemudahan akses transportasi bagi guru di daerah hinterland juga disampaikan.
Penegakan Aturan Lalu Lintas, Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo Putra, menanggapi isu truk dengan menyatakan bahwa uji KIR telah digratiskan, namun banyak kendaraan masih abai. “Razia rutin tetap dilakukan. Usulan pengaturan jam operasional dump truck akan dikoordinasikan dengan Polantas,” ujarnya.
Kolaborasi untuk Masa Depan Batam, Dialog ini dihadiri Pelaksana Tugas Sekda Kota Batam Firmansyah, Asisten Pemerintahan Yusfa Hendri, Kepala Dinas Pendidikan Hendri Arulan, Kasat Satpol PP Imam Tohari, dan pihak terkait. Wali Kota meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menampung masukan mahasiswa untuk menyempurnakan kebijakan.
“Saya seperti kembali ke masa kuliah. Aspirasi mahasiswa kritis namun solutif. Tidak ada kota besar yang steril dari masalah, tetapi yang terpenting adalah komitmen bersama untuk menyelesaikannya,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan konstruktif mahasiswa dapat dikolaborasikan untuk pembangunan Batam yang lebih baik.
Sumber: Diskominfo / MediaCenter.Batam.
