Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi guncangan fiskal signifikan menyusul pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp534 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Alokasi yang sebelumnya mencapai Rp2,001 triliun pada 2025 kini terpangkas menjadi hanya Rp1,467 triliun, memaksa Pemerintah Provinsi Kepri memangkas postur APBD dari Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan kelanjutan proyek pembangunan strategis dan stabilitas ekonomi di provinsi kepulauan yang menjadi gerbang maritim Indonesia ini.
Dalam audiensi bersama seluruh gubernur se-Indonesia dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025), Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan lantang menyuarakan dampak kebijakan ini.
“Pemangkasan ini bukan sekadar angka, tetapi ancaman nyata terhadap pembangunan infrastruktur, kesejahteraan ASN, hingga stabilitas ekonomi daerah,” tegas Ansar. Ia menyoroti tantangan unik Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, yang membutuhkan kebijakan alokasi dana yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis dan fiskal daerah.
Tantangan Kepulauan di Tengah Krisis Anggaran
Sebagai provinsi yang bergantung pada konektivitas antarpulau dan posisi strategis di perbatasan, Kepri menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan momentum pembangunan. Penurunan dana transfer pusat ini berpotensi menghentikan proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta mengancam tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kami harus berpikir kreatif dan bertindak efisien untuk memastikan anggaran yang ada memberikan dampak maksimal,” ungkap Ansar saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (6/10/2025).
Untuk menghadapi krisis ini, Gubernur Ansar mengusulkan tiga pilar strategis dalam KUA PPAS 2026:
- Ekonomi Maritim sebagai Motor Pertumbuhan: Memanfaatkan potensi kelautan Kepri melalui pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan perdagangan maritim untuk menggerakkan roda ekonomi.
- Pemerataan Infrastruktur Antarpulau: Memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pulau-pulau, memastikan aksesibilitas dan distribusi ekonomi yang merata.
- Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi: Meningkatkan sinergi antarwilayah dan efisiensi anggaran melalui tata kelola pemerintahan yang lebih ramping dan efektif.
Gebrakan Meningkatkan PAD dan Dukungan Program Nasional
Untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, Ansar berkomitmen menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi inovatif. “Kami akan memaksimalkan potensi pariwisata, perdagangan lintas batas, dan investasi di sektor maritim untuk meningkatkan PAD,” jelasnya. APBD 2026 juga akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendukung program nasional, termasuk penurunan angka kemiskinan dan visi Asta Cita Presiden.
Ansar juga mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan dana transfer. “Kepri memiliki peran strategis sebagai etalase Indonesia di perbatasan. Kami butuh fleksibilitas dalam alokasi dana agar pembangunan tidak terhenti,” ujarnya, seraya meminta kebijakan yang lebih inklusif untuk daerah kepulauan.
Kebijakan pemangkasan dana transfer ini memicu keresahan di kalangan masyarakat Kepri. Banyak warga khawatir proyek-proyek strategis seperti pengembangan pelabuhan dan konektivitas antarpulau akan mandek, yang dapat melemahkan daya saing ekonomi daerah. “Kepri adalah wajah Indonesia di mata dunia. Jika pembangunan terhambat, ini bukan hanya kerugian lokal, tetapi juga nasional,” ujar Rudi Hartono, warga Batam, mengungkapkan kekhawatirannya.
Namun, langkah proaktif Gubernur Ansar mendapat apresiasi luas. Masyarakat menyambut baik upaya untuk menggali potensi lokal dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dari pemerintah pusat. “Saya optimistis Kepri bisa tetap maju. Gubernur Ansar menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi, dan kami siap mendukung,” kata Lisa, seorang pelaku usaha pariwisata di Tanjungpinang.
Kolaborasi untuk Masa Depan Kepri
Di tengah keterbatasan anggaran, Ansar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Ia juga berencana memperkuat kerja sama dengan sektor swasta untuk menarik investasi, terutama di bidang pariwisata dan logistik maritim. “Kepri punya potensi luar biasa. Dengan pengelolaan yang cerdas dan dukungan semua pihak, kami yakin bisa melewati tantangan ini,” tuturnya penuh optimisme.
Langkah Ansar untuk menyuarakan aspirasi Kepri di tingkat nasional dan merancang strategi berbasis potensi lokal menjadi harapan baru bagi daerah. Meski tantangan besar menanti, semangat untuk menjadikan Kepri sebagai pusat ekonomi maritim yang tangguh tetap menyala. “Kami tidak akan menyerah. Kepri akan terus melangkah maju, apa pun kondisinya,” pungkas Ansar, menegaskan komitmennya untuk membawa Kepri menghadapi badai fiskal ini dengan kepala tegak.
