Intuisi.net – Di tengah semarak HUT RI ke-80 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” Batam, jantung industri Kepulauan Riau, menyingkap ironi pahit kesenjangan kesejahteraan buruh. Meski menyumbang 60% PDB Kepri, buruh di kawasan industri Batamindo dan Panbil terjebak upah murah, kontrak tak pasti, dan eksploitasi outsourcing.
Pada May Day 2025, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memuji peran buruh di Plaza Batamindo, namun Ketua FSPMI Kepri, Deddy Iskandar, menyoroti tiga masalah utama: ketidakpastian kerja, pendapatan, dan jaminan sosial. “Keadilan dan kesejahteraan masih jauh,” tegasnya, menuntut penghapusan outsourcing dan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. UMP Kepri 2025 Rp3,6 juta dan UMK Batam Rp4,9 juta dikritik tak cukup, dengan inflasi bahan pokok 5-7% dan sewa rumah Rp2-3 juta per bulan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebagai pengelola kawasan industri, berperan dalam program kesejahteraan buruh melalui fasilitas tenaga kerja dan sosialisasi program 2025-2029 yang melibatkan pekerja, usaha, dan masyarakat untuk minimalisir risiko sosial-ekonomi. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, hadir di acara May Day, serukan kolaborasi untuk harmoni ketenagakerjaan.
Sementara Pemko Batam memimpin penetapan UMSK 2025 melalui rapat dewan pengupahan, memastikan kebijakan berpihak pada pekerja dan stabilitas usaha, akomodasi tuntutan buruh seperti kenaikan upah sambil jaga keseimbangan dengan pengusaha.
Ironi makin terasa dengan buruh migran yang dipulangkan dari Malaysia melalui Batam. KJRI Johor Bahru memfasilitasi 77 WNI pada 9 Agustus 2025, namun reintegrasi sulit: banyak terjerat pengangguran atau upah di bawah UMK. “Pekerjaan layak di tanah air adalah tantangan besar,” ujar Jati Heri Winarto dari KJRI.
Program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat dinilai tak menjawab kebutuhan buruh akan pengupahan adil dan perlindungan tenaga kerja. “Kesejahteraan bukan cuma makan, tapi kepastian hidup,” keluh seorang buruh.
Momentum kemerdekaan ini menuntut regulasi ketenagakerjaan yang tegas, pengawasan outsourcing, dan jaminan sosial merata. Tanpa langkah nyata dari BP dan Pemko Batam, “Rakyat Sejahtera” hanyalah slogan kosong bagi buruh Batam.
