Intuisi.net – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengintensifkan langkah pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara serta mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan pentingnya peran operator dan pengawas SPBU dalam mematuhi regulasi yang berlaku. “Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai aturan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Erika dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).Digitalisasi Nozzle dan Pelatihan Gratis untuk Operator SPBU
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BPH Migas menggandeng teknologi digital untuk memastikan ketepatan penyaluran BBM. Salah satu langkah konkret adalah verifikasi volume BBM berdasarkan jumlah yang keluar dari nozzle SPBU. “Kami mengajak pemilik SPBU untuk mendukung digitalisasi nozzle agar penyaluran BBM dapat terukur secara akurat,” tambah Erika. Selain itu, BPH Migas rutin menggelar pelatihan teknis gratis bagi operator dan pengawas SPBU.
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi tanpa membebani pelaku usaha, karena biaya pelatihan ditanggung melalui iuran yang telah dibayarkan oleh Badan Usaha.Kolaborasi dengan KPK dan Pemerintah Daerah
Menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPH Migas akan memperkuat verifikasi volume BBM untuk mencegah penyimpangan. Selain itu, BPH Migas mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan aplikasi XStar BPH Migas dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen seperti petani dan nelayan. “Dengan digitalisasi, data antara BPH Migas, Badan Usaha, dan pemerintah daerah akan tersinkronisasi, sehingga penyaluran subsidi semakin akurat,” jelas Erika.
Kunjungan Lapangan ke Batam: Fokus pada Keselamatan dan Efisiensi
Usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hiswana Migas 2025 di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (9/10), BPH Migas melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Telaga Punggur. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi oleh PT ASDP Indonesia Ferry berjalan sesuai prosedur, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
Erika menyarankan pembangunan fasilitas pipa pengisian BBM ke kapal di Pelabuhan Punggur untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. “Kapal ASDP adalah angkutan umum, sehingga keselamatan penumpang adalah prioritas. Kami mengapresiasi rencana PT ASDP untuk membangun fasilitas pipa ini,” tambahnya.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menekankan pentingnya pengukuran volume BBM sebelum dan sesudah pengisian ke kapal. “Kami juga mengingatkan agar operasional pengisian BBM subsidi ke kapal penumpang selalu mematuhi standar keamanan dan keselamatan,” ujarnya. Ia juga mendorong koordinasi erat dengan Badan Usaha Penugasan dan transportir untuk menjaga kelancaran operasional.
Langkah ke Depan: Pengawasan Ketat untuk Perlindungan Konsumen
BPH Migas berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan melalui teknologi dan pelatihan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok yang berhak seperti petani, nelayan, dan pengguna angkutan umum.
Langkah BPH Migas ini pun mendapat sambutan positif dari pelaku usaha dan masyarakat, yang melihat digitalisasi dan pelatihan sebagai solusi modern untuk menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan pengawasan yang semakin ketat, BPH Migas optimistis penyaluran BBM subsidi akan semakin tepat sasaran, mendukung keadilan ekonomi dan keberlanjutan energi nasional.
