intuisi.net- Di tengah spekulasi politik yang terus menggelinding soal kursi wakil presiden, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memilih jalan lain.
Kamis siang, ia datang ke Kompleks Parlemen Senayan, menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan langsung menegaskan: pertemuan itu murni soal pertahanan negara.
Sjafrie tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 13.50–13.52 WIB. Ia mengenakan kemeja safari cokelat, bergerak cepat, dan tidak memberi keterangan apa pun kepada wartawan yang sudah menunggu.
Langsung naik ke lantai empat, ruang pimpinan. Pertemuan berlangsung tertutup. Sekitar pukul 15.00 WIB, ia keluar didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
Usai pertemuan, Sjafrie tidak mengelak pertanyaan. Ia langsung menjelaskan.
“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (cawapres). Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” katanya tegas.
Yang dibahas, menurutnya, adalah peran, tugas, dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional.
Komunikasi rutin dengan Dasco sebagai koordinator bidang politik dan keamanan DPR, serta dengan Ketua Komisi I, adalah bagian dari koordinasi itu.
Inti pertemuan justru lebih substansial: rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU yang sudah berusia lebih dari dua dekade itu, kata Sjafrie, belum pernah disempurnakan, sementara UU TNI sudah direvisi. Akibatnya, beberapa ketentuan sudah tertinggal dari perkembangan kebutuhan pertahanan saat ini.
Salah satu yang disorot adalah belum tertulisnya secara eksplisit strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif: tidak menyerang negara lain, tetapi melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di dalam wilayah sendiri. “Itu belum tertulis. Dengan pemikiran ini maka kita akan formulasikan ke dalam rencana revisi,” jelas Sjafrie.
Dasco menyambut baik niat tersebut. Selanjutnya Sjafrie menemui Utut Adianto untuk membentuk kelompok kerja yang akan merumuskan draf revisi.
Targetnya, formulasi awal bisa selesai akhir tahun ini agar proses legislasi bisa bergulir tahun depan. Selain itu, dibahas juga pembangunan batalyon infanteri teritorial pembangunan di 514 kabupaten/kota sesuai amanat konstitusi.
Pertemuan ini menarik karena terjadi di tengah isu pengisian posisi wakil presiden yang sedang hangat. Namun, Sjafrie konsisten menempatkan diri sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan, bukan pemain politik.
Ia memilih fokus pada regulasi yang menjadi fondasi pertahanan negara, bukan pada spekulasi kursi.
Bagi publik, pesan yang tersampaikan cukup jelas: di tengah hiruk-pikuk politik, lembaga pertahanan tetap bergerak pada agenda jangka panjang.
Revisi UU Pertahanan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menyesuaikan kerangka hukum dengan realitas ancaman dan kebutuhan hari ini.
Sjafrie datang dengan pakaian safari, berbicara singkat, lalu pergi. Tanpa drama. Hanya fakta dan rencana kerja.
Baca Juga:












