intuisi.net- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi empat pimpinan lainnya: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Daftar hadir ditandatangani 361 dari total 573 anggota DPR yang berasal dari seluruh fraksi.
Puan membuka sesi pengambilan keputusan dengan pertanyaan kepada seluruh fraksi.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” Tanya Puan. Jawabannya bulat: “Setuju.” Disusul ketukan palu dan ucapan “Alhamdulillah” dari Ketua DPR.
Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang sudah bergulir sejak 2008 atau sekitar 18 tahun. Sehari sebelumnya, Rabu (18/11), Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembicaraan tingkat I.
Panitia Kerja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan organisasi.
Puan menekankan bahwa pengesahan bukan karena desakan pihak mana pun. “Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Proses penyusunan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, termasuk kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Substansi Utama yang Diatur
Undang-undang ini memuat sejumlah poin krusial. Di antaranya:
- Prinsip dan asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana yang mencakup korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas (seperti investasi bodong dan saham bodong).
- Mekanisme perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
- Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
- Upaya optimal pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
- Pengelolaan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, dilengkapi sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta pengawasan independen dan akuntabel.
- Penegasan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan yang berlaku, tetap berlaku.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai penantian rakyat yang sudah sangat lama.
Sementara Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya pelaksanaan yang adil mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.
Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memulihkan kerugian masyarakat dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan.
Masyarakat menaruh harapan besar agar implementasi ke depan berjalan transparan, profesional, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Baca Juga:












