intuisi.net- Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, termasuk menjadikan hasil survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan penting dalam pengambilan kebijakan.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut data SMRC yang dirilis berdasarkan survei 5-19 Juli 2026, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen (4,8 persen sangat puas dan 46,3 persen cukup puas).
Angka ini turun tajam dari 81,2 persen pada November 2025. Sementara ketidakpuasan meningkat menjadi 46,9 persen. Penurunan tersebut terjadi seiring penilaian masyarakat yang lebih negatif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Qodari menekankan bahwa pemerintah menghargai seluruh hasil survei lembaga independen sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam.
Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik.
Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu,” ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7).
Namun, Kepala Bakom menilai variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum perlu dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara komprehensif.
“Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya.
Saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus,” kata Qodari.
Ia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei sebaiknya mengukur secara terpisah persepsi terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap program-program konkret pemerintah.
Dengan pendekatan itu, hasil riset akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik, termasuk mana yang mendapat penilaian positif dan negatif serta tingkat korelasinya.
Qodari menegaskan dirinya tidak membantah hasil survei SMRC. Ia justru berharap penelitian serupa ke depan semakin mendalam sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam tanggapan di hari-hari sebelumnya, Qodari juga menekankan sifat dinamis opini publik.
Ia optimistis tingkat kepuasan dapat kembali naik seiring realisasi program-program prioritas, sembari mengingatkan indikator fundamental ekonomi nasional yang masih positif, seperti pertumbuhan di atas 5 persen dan inflasi terkendali.
Pemerintah, kata dia, tetap terbuka menerima kritik dan masukan sebagai bahan perbaikan kinerja.
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Istana yang menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengejar angka survei.
Evaluasi berkelanjutan baik tata kelola, hukum, maupun opini publik – tetap menjadi komitmen utama.
Dengan pendekatan yang lebih rinci dan berbasis data mendalam, pemerintah berharap setiap masukan dari masyarakat, termasuk melalui survei independen, dapat menjadi jembatan menuju kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
