Batam, intuisi.net- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono, menyampaikan sejumlah masukan konkret hasil kunjungan kerja reses di Batam.
Menurutnya, Batam memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan, kawasan hutan yang potensial, dan peluang besar di sektor budidaya lobster. Namun, ketiganya masih membutuhkan perbaikan agar manfaatnya lebih optimal bagi negara dan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Riyono menyoroti tiga isu utama yang menjadi perhatian Komisi IV.
Pertama, penguatan koordinasi pengawasan karantina di pelabuhan.
Sebagai salah satu titik keluar-masuk barang ekspor dan impor, Batam membutuhkan sinergi yang lebih solid antara Badan Karantina Nasional, Bea Cukai, BP Batam, dan instansi terkait.
Riyono menekankan pentingnya pemeriksaan yang ketat namun tidak menghambat arus perdagangan.
“Kita harus memastikan kegiatan ekspor-impor berjalan lancar, khususnya terkait kualitas dan kapasitas Badan Karantina Nasional. Barang ekspor harus memenuhi standar negara tujuan, sementara barang impor wajib dijamin aman dari penyakit dan zat berbahaya,” ujarnya.
Kedua, evaluasi formulasi izin pemanfaatan kawasan hutan.
Dari peninjauan di kawasan hutan Muka Kuning, Riyono menemukan ketimpangan. Ada izin pemanfaatan yang diberikan hingga 50–55 tahun, namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan sangat minim, hanya sekitar Rp100–150 juta per tahun.
“Ini tidak sebanding. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV untuk meninjau kembali formula pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan ke depan agar lebih adil dan berkontribusi nyata bagi negara,” tegas Riyono.
Ketiga, pengembangan budidaya lobster sebagai peluang ekonomi baru.
Riyono menilai Indonesia, termasuk Batam, memiliki keunggulan sebagai penghasil benih bening lobster.
Model budidaya yang sudah berjalan di Batam dinilai berpotensi menjadi percontohan bagi daerah lain.
“Jika dikelola dengan baik dan didukung kebijakan yang tepat, lobster bisa menjadi komoditas unggulan yang menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” katanya.
Melalui tiga masukan ini, Riyono berharap Batam tidak hanya menjadi kawasan perdagangan yang sibuk, tetapi juga kawasan yang aman secara karantina, adil dalam pengelolaan sumber daya hutan, dan inovatif dalam memanfaatkan potensi perikanan.
Catatan tersebut akan dibawa sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat nasional.
