Jakarta, intuisi.net — Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri masih terus dibahas pemerintah sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan belum ada keputusan final terkait rencana tersebut.
Diskusi Konsep Masih Berlanjut
Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa berbagai konsep pemotongan gaji pejabat negara akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang digelar beberapa hari mendatang.
“Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini,” ujar Teddy saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan apa pun mengenai besaran maupun pelaksanaan pemotongan gaji menteri.
“Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun,” tegasnya.
Teddy juga mengarahkan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan kepada pihak yang pertama kali mengemukakan wacana tersebut.
Menteri Keuangan Tunggu Keputusan Presiden
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji menteri. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri bisa mencapai 25 persen. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk solidaritas pejabat negara di tengah upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Selain wacana pemotongan gaji, pemerintah juga sedang melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan menyatakan akan menetapkan persentase pemotongan anggaran secara langsung karena banyak kementerian cenderung menaikkan anggaran saat diminta efisiensi.
Pemerintah fokus memangkas belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta program-program yang akselerasinya lambat.
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Pemotongan gaji menteri diharapkan menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan solidaritas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Baca Juga:
