Intuisi.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus memantau dan mempercepat respons pemerintah terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar) sejak akhir November lalu.
Dalam rapat terbatas (ratas) di Banda Aceh pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Letjen TNI (Ret) Suharyanto, yang mencatat korban jiwa mencapai 921 orang dengan 392 lainnya masih hilang, serta lebih dari 914 ribu warga mengungsi.
Bencana alam ini, yang dipicu hujan deras berkepanjangan dan diduga diperparah faktor deforestasi, telah merusak ribuan rumah, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan di 50 kabupaten/kota.
Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas nasional, meskipun status bencana nasional belum secara resmi ditetapkan. “Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita berjuang sendirian. Seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk evakuasi, bantuan, dan pemulihan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau lokasi terdampak di Aceh Tenggara dan Padang Pariaman pada 1 Desember lalu.
Update Korban dan Dampak Bencana
Berdasarkan data BNPB per 7 Desember 2025 pukul 16.13 WIB:
- Korban Meninggal: 921 jiwa (Aceh: 202, Sumut: 291, Sumbar: 193, dengan penambahan harian).
- Korban Hilang: 392 jiwa, masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan TNI-Polri-Basarnas.
- Korban Luka-Luka: Lebih dari 2.600 orang.
- Pengungsi: 914.202 jiwa, tersebar di posko darurat.
- Kerusakan: 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, 20.500 rusak ringan; 282 fasilitas pendidikan rusak; 271 jembatan putus; serta gangguan listrik dan telekomunikasi di beberapa titik seperti Langkat, Tapanuli, dan Takengon.
Wilayah terisolir seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah menjadi fokus utama, dengan akses darat yang masih terputus. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melaporkan keluhan pedagang yang menaikkan harga sembako secara tidak terkendali, yang langsung menjadi perhatian Presiden Prabowo untuk penindakan tegas.
Respons Cepat Pemerintah di Bawah Presiden Prabowo
Presiden Prabowo, yang baru menjabat, langsung turun tangan sejak hari pertama bencana. Pada 1 Desember, beliau meninjau empat lokasi utama: Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman. Instruksi utama meliputi:
- Evakuasi dan Logistik: Pengerahan 200 helikopter TNI AU untuk distribusi bantuan, termasuk makanan, obat-obatan, dan tenda. Dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan 4.500 kg logistik ke daerah terpencil seperti Pasaman Barat dan Agam. Hingga 3 Desember, total 18 ton bantuan udara telah didistribusikan, termasuk 6,5 ton pada hari itu saja ke Agam (4,1 ton), Padang Pariaman (843 kg), Solok (808 kg), Kota Pariaman (430 kg), dan Pesisir Selatan (250 kg), mencakup sembako, obat-obatan, selimut, dan pakaian. Detail lengkap distribusi bantuan udara dan perbaikan infrastruktur dapat dibaca di https://intuisi.net/fokus-perbaikan-infrastruktur-bantuan-udara/.
- Pemulihan Infrastruktur: Target pemulihan aliran listrik selesai paling lambat malam ini di Sumbar, besok di Sumut dan Aceh. Akses jalan prioritas dibuka dengan alat berat, sementara tower listrik tinggi ditargetkan rampung 5 Desember. Kerusakan mencapai 555 titik jalan (62 nasional, 172 provinsi, 321 kabupaten/kota), diatasi dengan 25 unit alat berat di Tanah Datar, Agam, dan Solok, serta 22 jembatan bailey darurat di titik kritis seperti Nagari Sungai Janiah–Gadut (Agam) dan Sigantang–Alahan Panjang (Tanah Datar), dengan target akses truk logistik dalam 3-5 hari.
- Alokasi Dana: Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB secara penuh, ditambah penghematan anggaran pusat untuk bantuan langsung ke desa dan kecamatan. BUMN seperti PLN dan Pertamina mengerahkan tim untuk pemulihan layanan vital.
- Koordinasi Nasional: Rapat terbatas di Hambalang, Bogor, dan Banda Aceh melibatkan Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto. Presiden memerintahkan ekstra responsif dari seluruh kementerian/lembaga, TNI-Polri, pemda, dan BUMN.
- Rencana Jangka Panjang: Fase rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai dalam 100 hari pertama, dengan timeline satu tahun untuk pemantauan publik. Termasuk reboisasi dan penertiban kawasan hutan untuk mencegah bencana serupa, meskipun WALHI menyoroti deforestasi sebagai akar masalah. Pembersihan longsor dan normalisasi sungai seperti Batang Sumpur dan Batang Bangko di Pesisir Selatan juga menjadi prioritas.
Menko PMK Pratikno menyampaikan duka mendalam atas korban dan memohon maaf atas kekurangan di lapangan, sambil menegaskan: “Instruksi Presiden sangat jelas: seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk penyelamatan dan pemulihan.” Presiden Prabowo juga berjanji kunjungan ulang ke daerah terdampak untuk memastikan efektivitas bantuan.
Tantangan dan Kritik
Meski respons pemerintah diklaim cepat, beberapa pihak seperti WALHI dan JPIK menduga bencana ini akibat deforestasi masif (1,4 juta hektare hutan hilang sejak 2016). Kritik juga muncul terkait penolakan status bencana nasional, yang diduga menghambat bantuan internasional lebih luas. Di media sosial, warganet memuji kehadiran Presiden Prabowo, meskipun ada kekhawatiran soal kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah krisis.
Pemerintah menargetkan pemulihan penuh menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus ketahanan bencana. Masyarakat diimbau tetap waspada cuaca ekstrem dan melaporkan kebutuhan mendesak melalui hotline BNPB 117.
Untuk informasi lebih lanjut, pantau situs resmi BNPB di gis.bnpb.go.id atau Sekretariat Kabinet.
Tentang intuisi.net Intuisi.net adalah media online terdepan dalam menyajikan berita terkini seputar politik, ekonomi, dan isu sosial di Indonesia, dengan komitmen jurnalisme independen dan mendalam.
