Intuisi.net – Setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai gelombang protes dari mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mendatangi Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi, mengecam pernyataan Purbaya yang dinilai merendahkan perjuangan rakyat terkait tuntutan 17+8. Aksi ini menjadikan Purbaya sebagai menteri pertama yang didemo secepat itu pasca-pelantikan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025. Pelantikan ini bagian dari reshuffle kabinet pertama Prabowo, yang juga mengganti beberapa menteri lain seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Purbaya, alumni PhD Ekonomi dari Purdue University, AS, sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020.
Kontroversi meledak setelah Purbaya menyatakan bahwa tuntutan 17+8 hanyalah “suara sebagian kecil rakyat” yang merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Kementerian Keuangan pada hari yang sama. “Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ujarnya, yang kemudian memicu kemarahan mahasiswa. Purbaya sempat meralat dan meminta maaf, tapi aksi BEM UI tetap digelar di depan DPR pada Selasa (9/9/2025).
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyoroti bahwa pernyataan itu “mengecilkan suara masyarakat” dan menyakiti perasaan rakyat. “Baru satu hari menjabat, sudah menyatakan pernyataan yang luar biasa mengecewakan,” tegasnya. Mahasiswa juga mendesak Purbaya mundur atau dicopot, menilai Presiden Prabowo salah pilih pengganti Sri Mulyani. Aksi serupa juga digelar mahasiswa UIN Jakarta, menuntut Prabowo segera bertindak.
Kebijakan Baru Purbaya Kontra Sri Mulyani: Dari “Sangge Bunuh” ke Penggelontoran Dana
Purbaya langsung mengumumkan kebijakan yang bertolak belakang dengan pendekatan konservatif Sri Mulyani. Alih-alih menahan sisa dana di Bank Indonesia (BI) sebagai cadangan darurat—seperti yang dilakukan Sri Mulyani belajar dari Krisis 1998—Purbaya memilih menyalurkan dana ke bank-bank BUMN seperti BRI untuk kredit ke nasabah. “Ekonomi akan bergerak dengan disalurkan kredit ke nasabah,” katanya, mengandalkan mekanisme pasar ala Adam Smith.
Pendekatan ini dinilai berisiko tinggi, mengingat Krisis 1998 di mana kredit macet memaksa negara menyelamatkan bank-bank dengan suntikan anggaran miliaran dolar. Sri Mulyani, yang juga alumni PhD Ekonomi dari AS (8, University of California, Berkeley), dikenal dengan “sangge bunuh” atau strategi bertahan: menahan dana untuk antisipasi gejolak global, seperti kebangkrutan Lehman Brothers dan Bear Stearns pada 2008 yang memicu krisis dunia.
Purbaya juga berjanji mengevaluasi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp260 triliun di RAPBN 2026, yang semula dirancang Sri Mulyani untuk mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis (Rp1 triliun/hari). Kebijakan pemotongan itu memicu defisit APBD di daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya 9% dari belanja. “Dana transfer lancar berarti APBD normal, tapi bisa mengganggu proyek pusat,” ujar pengamat ekonomi Josua Pardede. Purbaya menjanjikan tambahan TKD di RAPBN 2026 untuk stabilitas daerah, meski detailnya masih dibahas dengan DPR.
Ekonom menilai perbedaan ini mencerminkan visi Prabowo yang lebih intervensi ala Keynes, kontra pendekatan pasar bebas Sri Mulyani. “Prabowo mendorong peran aktif pemerintah melalui fiskal dan BUMN,” kata Ariyo Irhamna dari INDEF. Namun, di tengah utang negara ribuan triliun, pajak pas-pasan, pengangguran tinggi, dan kemiskinan, kebijakan ini berpotensi positif atau negatif di akhir 2025.
Pilihan Prabowo Dipertanyakan: Kurang Handal Dibanding Chatib Basri atau Mari Pangestu?
Banyak kalangan mempertanyakan pemilihan Purbaya, yang disebut muncul atas “bisikan mentor” berpengaruh, ketimbang ekonom handal seperti Chatib Basri, Anggito Abimanyu (meski tersandung plagiat), atau Mari Pangestu dengan jam terbang internasional. “UI dan UGM masih melimpah stok ekonom, begitu juga INDEF dan ICMI,” tulis narasumber. Prabowo disebut menulis solusi di buku Paradoks Indonesia, tapi eksekusinya kurang tepat.
Purbaya punya pengalaman di Danareksa dan Kemenko Perekonomian, tapi kekayaan Rp39,2 miliar (termasuk tanah Rp30,5 miliar) dan harta mewahnya (kendaraan Rp3,6 miliar) jadi sorotan. Ia klaim “sangat tahu” ekonomi, tapi gaya “koboy” dan overconfident-nya dinilai pengamat Adi Wibisono sebagai risiko.
Pelajaran dari Malaysia dan AS: Mahathir Pilih Zeti, Trump Pilih Bessent
Narasi ini mengingatkan kesuksesan Malaysia saat Krisis Asia 1997-1998. PM Tun Mahathir Mohamad memilih Zeti Akhtar Aziz, ekonom perempuan, yang menolak doktrin IMF dan membawa Malaysia pulih cepat. “Mahathir tak salah pilih,” tulis narasumber.
Serupa, Donald Trump melantik Scott Bessent sebagai Menkeu AS pada 28 Januari 2025. Bessent, profesor sejarah ekonomi Yale dengan 40 tahun pengalaman global (kunjungi 60 negara), bertugas pertahankan ekonomi kuat, ciptakan lapangan kerja, dan lawan ancaman ekonomi. Spesialis mata uang dan fixed income, Bessent dukung tarif Trump meski kontroversial, tapi jejaknya mentereng: dari hedge fund George Soros ke konfirmasi Senat 68-29.
Sri Mulyani yang Tak Lekang Zaman: Air Mata di Acara Pisah
Sri Mulyani, yang bertahan tiga presiden (SBY, Jokowi, Prabowo), melepas jabatan dengan air mata di acara pisah Kemenkeu. Ratusan karyawan melepasnya sedih, ingat pesannya “Jangan lelah mencintai Indonesia” saat rumahnya dijarah massa Agustus 2025. “Wajar ia dipakai tiga presiden,” tulis narasumber. Cerita Harry Azhar Azis soal debat panasnya dengan Sri: “Kita sama alumni doktor Amerika. Buku yang kita baca mungkin sama.”
