Intuisi.net – Di hari ketiga menjabat, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan penyaluran dana sebesar Rp200 triliun kepada enam bank nasional milik negara (Himbara) dan bank syariah terkait. Inisiatif ini, yang resmi dimulai pada Jumat (12/9/2025), bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 6 persen pada 2025, sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk ekonomi Merah Putih yang tangguh dan inklusif.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/9/2025). “Kita punya Rp430 triliun dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia. Sekarang, saatnya memutar roda ekonomi. Dengan Rp200 triliun dialirkan ke bank-bank nasional, kita dorong kredit ke sektor riil, UMKM, dan infrastruktur untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian,” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Kebijakan ini muncul di tengah tantangan ekonomi global, di mana pertumbuhan triwulan II 2025 hanya mencapai 5 persen, tertekan oleh gejolak harga komoditas dan pelemahan rupiah sejak akhir 2024. Dengan pengalaman puluhan tahun di sektor keuangan—termasuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS dan Staf Khusus Bidang Ekonomi—Menteri Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar stimulus, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Sumber Dana: Memanfaatkan Cadangan Menganggur
Dana Rp200 triliun ini berasal dari cadangan berlebih (excess reserve) pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) dari APBN 2024, ditambah surplus fiskal dari penerimaan pajak dan PNBP. Total cadangan mencapai Rp425-430 triliun, dan kebijakan ini mengambil porsi signifikan tanpa menambah utang baru atau mencetak uang, sehingga aman dari risiko inflasi berlebih.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan, “Ini adalah realokasi aset likuid yang selama ini idle di BI. Kami belajar dari keberhasilan penempatan Rp83 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih tahun lalu. Kali ini, skalanya lebih besar untuk menjawab kebutuhan likuiditas perbankan yang mendesak.” Dana ini akan disebar ke Bank Mandiri (Rp50 triliun), BRI (Rp60 triliun), BNI (Rp40 triliun), BTN (Rp20 triliun), serta BSI dan BSN masing-masing Rp15 triliun, dalam bentuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang memungkinkan dana berputar di sistem perbankan.
Ekonom senior Universitas Gadjah Mada, Prof. Mudrajad Kuncoro, memuji kebijakan ini sebagai langkah cerdas memanfaatkan surplus fiskal pasca-pandemi. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar dana tidak mengendap di bank atau dialihkan ke instrumen seperti SBN, yang bisa mengurangi dampak riil ke ekonomi.
Proses Penyaluran: Cepat, Transparan, dan Terkontrol
Penyaluran dana dimulai hari ini, 12 September 2025, melalui transfer elektronik langsung dari BI ke rekening RKUN di bank-bank tujuan menggunakan sistem BI-FAST. Proses ini tidak memerlukan regulasi baru, karena diatur dalam PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Pengelolaan Kas Negara.
Berikut tahapan pelaksanaannya:
- Koordinasi Awal (9-11 September 2025): Menteri Purbaya menggelar rapat intensif dengan Direksi Himbara, BI, dan OJK, serta melibatkan Komisi XI DPR untuk transparansi. DPR mensyaratkan laporan bulanan untuk memastikan akuntabilitas.
- Transfer Dana (12 September 2025): Dana Rp200 triliun dialihkan pagi ini ke rekening RKUN bank-bank tujuan. BI memastikan stabilitas likuiditas sistemik selama proses ini.
- Penyaluran Kredit (15-30 September 2025): Bank wajib menyalurkan minimal 70 persen dana dalam bentuk kredit baru ke sektor prioritas dalam 30 hari, dipantau melalui SLIK OJK.
- Evaluasi (Oktober 2025): Kemenkeu akan merilis laporan dampak pada 15 Oktober 2025, dengan hak menarik kembali dana jika terjadi penyimpangan.
Menteri Purbaya menegaskan, “Saya sudah peringatkan bank: jangan parkir dana di SBN atau SRBI. Ini harus mengalir ke UMKM, petani, nelayan, dan proyek infrastruktur.” Direktur Utama BRI, Sunarso, menyambut positif kebijakan ini, menyebutnya sebagai “angin segar” untuk memperluas pembiayaan sektor produktif. Namun, ekonom CELIOS Nailul Huda mengingatkan risiko rendahnya serapan kredit jika permintaan pasar lemah, yang bisa memicu pengendapan dana dan tekanan inflasi.
Untuk memastikan transparansi, Kemenkeu memanfaatkan platform digital SPAN untuk pelacakan real-time. OJK juga akan melakukan inspeksi mendalam ke cabang-cabang bank untuk memverifikasi penyaluran kredit.
Tujuan: Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan 6 Persen
Inisiatif ini menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-1 persen pada triwulan IV 2025, dengan fokus pada tiga pilar:
- Pemberdayaan UMKM: Minimal 50 persen dana dialokasikan untuk kredit UMKM non-konsumtif, termasuk restrukturisasi kredit macet untuk 60 juta pelaku usaha kecil. Ini sejalan dengan kebijakan penghapusan daftar hitam UMKM di SLIK.
- Infrastruktur dan Konsumsi Domestik: Dana akan mendukung proyek strategis seperti jalan tol, irigasi, dan kredit murah untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, melengkapi stimulus seperti diskon listrik dan bantuan pangan.
- Stabilitas Ekonomi: Dengan mengurangi cadangan di BI, kebijakan ini menjaga stabilitas rupiah dan yield SBN, sambil mendorong rasio kredit terhadap PDB dari 40 persen ke 45 persen pada akhir 2025.
Menteri Purbaya menegaskan, “Ini bukan sekadar suntikan dana, tapi bagian dari visi Kabinet Merah Putih untuk kemandirian pangan, energi, dan digital menuju Indonesia Emas 2045.” Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor, asalkan diimbangi dengan pengendalian defisit fiskal di bawah 2,5 persen PDB.
Meski menuai dukungan, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, risiko rendahnya serapan kredit akibat pelemahan daya beli masyarakat. Kedua, potensi penyalahgunaan dana jika pengawasan lemah. Ketiga, koordinasi dengan BI harus ketat untuk mencegah tekanan inflasi.
Namun, pelaku usaha menyambut antusias. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, I Wayan Dipta, berharap dana ini mempermudah akses kredit dengan bunga rendah. “Banyak UMKM kami kesulitan modal kerja pasca-pandemi. Kalau bank bisa menyalurkan dengan cepat dan tepat, ini bisa jadi game-changer,” katanya.
Kementerian Keuangan berjanji untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini secara ketat dan mengundang masyarakat untuk melaporkan penyimpangan. Dengan langkah ini, Menteri Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjadikan keuangan negara sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
