Jakarta, 26 Agustus 2025 ( Intuisi.net ). Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, berlangsung ricuh. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online, memadati kawasan Senayan untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR, dengan tuntutan utama pembubaran DPR serta penolakan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan. Demonstrasi ini memicu respons dari sejumlah legislator.
Aksi dimulai sejak pukul 07.00 WIB, diawali dengan orasi dari berbagai kelompok. Tuntutan massa mencakup transparansi gaji anggota DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghapusan tunjangan yang dianggap tidak wajar, hingga desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan DPR melalui dekrit presiden. Sentimen publik terhadap DPR memuncak akibat kebijakan tunjangan perumahan yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, aksi ini berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempar batu dan berlarian hingga ke rel kereta api di bawah jalan layang Pejompongan, mengganggu perjalanan KRL rute Tanah Abang-Palmerah. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sekitar 370 orang ditangkap, dengan dugaan separuh di antaranya adalah anak di bawah umur. Banyak demonstran dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi demonstrasi ini dengan menyatakan bahwa tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan akan dihentikan setelah Oktober 2025. “Jadi, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco di Jakarta, Selasa (26/08). Ia menegaskan bahwa DPR menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun mengimbau agar aksi dilakukan secara tertib sesuai aturan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga angkat bicara usai menerima penghargaan tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara. “Kami di DPR akan menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja DPR,” katanya. Puan menekankan pentingnya saling menghormati dalam menyampaikan pendapat dan menyatakan bahwa kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan bersama.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, meminta aparat keamanan untuk tidak bertindak represif. “Kami harapkan aparat menggunakan cara-cara persuasif agar suasana lebih kondusif,” ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (25/08). Ia menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak memicu ketegangan lebih lanjut.
Meskipun seruan demo ini viral di media sosial, beberapa organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi 25 Agustus. KSPSI menyatakan fokus pada aksi terpisah pada 28 Agustus dengan tuntutan kenaikan upah minimum dan penghapusan outsourcing. Ketidakjelasan penanggung jawab aksi ini memicu kekhawatiran akan potensi anarki, seperti diungkapkan oleh Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat.
Aksi ini juga berdampak pada lalu lintas di sekitar Senayan. Jalan Gatot Subroto ditutup, dan arus kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda dan Bendungan Hilir. Meski jalur Transjakarta tetap dibuka, sejumlah pengendara motor memanfaatkan jalur tersebut untuk menghindari kemacetan.
Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menilai demonstrasi ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Ia mengusulkan reformasi konstitusi untuk memperkuat representasi rakyat, termasuk penguatan peran MPR. “Aksi ini adalah alarm bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi,” ujar Nazar.
Hingga Selasa (26/08), polisi belum merilis pernyataan resmi terkait status demonstran yang ditangkap. Sementara itu, masyarakat terus memantau apakah aspirasi yang disuarakan akan membuahkan hasil konkret atau sekadar direspons dengan janji perbaikan dari DPR.
