Intuisi.net – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun 2025 telah mencapai Rp327,1 miliar untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Hingga semester I tahun 2025, #UangKita sebesar Rp327,1 miliar telah disalurkan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat melalui Kementerian PUPR,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Program ini menargetkan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), lebih dari 3 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan mayoritas berasal dari keluarga termiskin (desil 1-2). Keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama penyebab putus sekolah.
“Inisiatif Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan pendidikan berkualitas dan harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia. Program ini menjadi terobosan baru untuk menciptakan pemerataan fasilitas pendidikan,” ungkap Sri Mulyani. Ia menegaskan bahwa semangat ini akan terus dilanjutkan sebagai prioritas pada tahun 2026.
Pembangunan 50 Sekolah Rakyat Tahap 1C Capai Progres 60,93 Persen
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menuntaskan pembangunan 50 Sekolah Rakyat pada Tahap 1C. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah dengan kapasitas 75–150 siswa per sekolah.
“Dari total 167 lokasi calon sekolah rintisan yang diusulkan, meliputi 122 dari Balai Latihan Kerja dan 45 usulan pemerintah daerah, hanya 50 sekolah yang lolos verifikasi Kementerian PUPR,” jelas Dody. Dari jumlah tersebut, 49 sekolah dibiayai melalui APBN, satu sekolah didanai melalui APBD, dan sembilan sekolah merupakan usulan baru yang masih dalam tahap persiapan pembangunan. Hingga 4 Agustus 2025, progres konstruksi fisik Sekolah Rakyat Tahap 1C telah mencapai 60,93 persen. “Kami menargetkan seluruh pembangunan selesai pada akhir Agustus 2025,” tambah Dody.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Inklusif
Program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memberikan harapan bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan pendanaan APBN yang signifikan dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata.
Menteri Sosial juga turut mendukung program ini dengan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan khusus kepada para guru Sekolah Rakyat, sehingga kualitas pengajaran dapat mendukung visi pendidikan nasional.
Pemerintah optimistis bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Dengan progres yang positif dan komitmen yang kuat, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
