Jakarta, 23 Juni 2025 – Di tengah dunia yang dilanda ketidakpastian akibat eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat yang memperumit situasi geopolitik, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pada politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan prinsip “seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” Indonesia memposisikan diri sebagai penengah yang gigih mendorong perdamaian global, khususnya menyikapi serangan Israel ke Teheran pada 13 Juni 2025, yang menewaskan Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami serta dua ilmuwan nuklir Iran, dan serangan balasan Iran ke Israel pada 15 Juni 2025, yang memicu kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.
Sikap Tegas Indonesia: Non-Blok dan Seruan Gencatan Senjata
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap setia pada doktrin non-blok, menolak untuk terjebak dalam polarisasi kekuatan global. “Kami tidak memihak blok Timur atau Barat, tetapi kami aktif memperjuangkan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia,” ujar Presiden Prabowo. Ia menyesalkan eskalasi kekerasan di Timur Tengah, yang kini diperparah oleh ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat. Mengacu pada pernyataannya pada April 2025, yang menjadi sorotan internasional, Presiden Prabowo memperingatkan bahwa serangan militer AS ke Iran berpotensi memicu Perang Dunia III. “Konflik ini bukan hanya ancaman bagi Timur Tengah, tetapi bagi seluruh dunia. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan memilih jalan diplomasi,” tegasnya.
Presiden Prabowo menyerukan gencatan senjata segera antara Iran dan Israel, sembari menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap warga sipil. “Kekerasan hanya melahirkan penderitaan. Kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi damai melalui dialog yang inklusif,” katanya, mencerminkan pendekatan Indonesia yang selalu mengedepankan diplomasi sebagai alat utama penyelesaian konflik.
Aksi Nyata: Evakuasi WNI dan Dukungan Kemanusiaan
Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan warga negara, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi 29 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran melalui Baku, Azerbaijan, pada 23 Juni 2025, sebagai bagian dari gelombang pertama evakuasi. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa operasi evakuasi akan terus berlanjut untuk menjamin keselamatan WNI di wilayah terdampak konflik. “Prioritas kami adalah memastikan tidak ada WNI yang terjebak dalam situasi berbahaya. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses ini,” ujar Menlu Sugiono.
Selain evakuasi, Indonesia juga menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terdampak konflik di Timur Tengah. Pemerintah berencana mengirimkan tim medis dan logistik ke wilayah yang aman, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk membantu korban konflik. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB periode 2024–2026 untuk berkontribusi pada stabilitas global.
Dukungan terhadap Solusi Dua Negara dan Peran Perdamaian
Dalam konteks konflik yang lebih luas di Timur Tengah, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, yang menjadi salah satu akar ketegangan di kawasan. “Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara jika mereka mengakui kedaulatan Palestina sesuai batas-batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Presiden Prabowo, mengulangi pernyataannya dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025. Ia juga menawarkan kontribusi pasukan perdamaian di bawah mandat PBB untuk mendukung stabilitas di Gaza dan wilayah sekitarnya, menunjukkan kesiapan Indonesia memainkan peran aktif dalam misi kemanusiaan.
Diplomasi Aktif di Panggung Global: SPIEF 2025
Sikap Indonesia ini diperkuat melalui kehadiran Presiden Prabowo di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada 20 Juni 2025, di mana ia memaparkan visi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah dunia multipolar. Dalam pidatonya di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menolak penjajahan dalam bentuk apa pun dan berkomitmen untuk membangun “persahabatan sejati” dengan semua negara. “Kami hadir di sini bukan untuk memihak, tetapi untuk memperjuangkan kolaborasi yang membawa kesejahteraan bersama,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah.
Kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF, alih-alih KTT G7 di Kanada pada 15–17 Juni 2025, menjadi sorotan dunia. Menanggapi spekulasi, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan komitmen sebelumnya dan bukan penolakan terhadap G7. “Indonesia menghormati semua negara, tetapi kami memilih forum yang sejalan dengan visi kami untuk dunia yang inklusif dan damai,” katanya. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memuji langkah ini sebagai wujud diplomasi cerdas yang memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global, termasuk konflik Iran-Israel.
Kerja Sama Ekonomi sebagai Jembatan Perdamaian
Di sela-sela SPIEF 2025, Presiden Prabowo memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan aset senilai US$1.000 miliar sebagai alat diplomasi ekonomi Indonesia. “Kami tidak mencari bantuan, tetapi mengundang mitra global untuk bekerja sama demi kemakmuran bersama,” tegasnya. Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Rusia untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Ekonomi Eurasia, menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Seruan untuk Dunia yang Harmoni
Melalui sikap tegasnya, Indonesia mengajak komunitas internasional untuk mendukung gencatan senjata segera di Timur Tengah, menghentikan eskalasi militer, dan memulai dialog yang melibatkan semua pihak, termasuk Iran, Israel, dan Amerika Serikat. “Sebagai negara yang pernah merasakan penjajahan, Indonesia memahami harga perdamaian. Kami akan terus menjadi sahabat bagi semua bangsa dan memperjuangkan dunia yang bebas dari konflik,” ujar Presiden Prabowo, menutup pernyataannya dengan nada optimistis.
Sikap Indonesia ini tidak hanya mencerminkan komitmen pada politik bebas aktif, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai kekuatan moral di panggung global. Dengan menggabungkan diplomasi, aksi kemanusiaan, dan kerja sama ekonomi, Indonesia menunjukkan bahwa perdamaian adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.
