Jakarta, intuisi.net – Program Koperasi Merah Putih, yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, menjadi angin segar bagi perekonomian desa di Indonesia. Dengan target 80.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkenalkan inovasi ekonomi berbasis gotong royong. Hingga 30 Mei 2025, sudah 71.262 unit koperasi terbentuk, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap inisiatif ini.
Dampak Ekonomi: Pemerataan dan Kemandirian Desa
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai simpul ekonomi lokal yang memperkuat ketahanan pangan, melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, dan membuka akses permodalan yang adil. Dengan estimasi kebutuhan dana Rp 400 triliun, sebagian bersumber dari pinjaman bank negara seperti Himbara, setiap koperasi mendapatkan alokasi Rp 3 miliar untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Di Sumatera Selatan, misalnya, dana tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan tujuh sektor usaha unggulan, seperti gerai sembako, pangkalan elpiji, dan layanan BRILink, yang dinilai mampu mendorong kemajuan ekonomi lokal.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa koperasi ini menjadi fondasi ekonomi mikro yang mandiri dan berkelanjutan. “Koperasi Merah Putih menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tangguh, dengan potensi keuntungan tahunan hingga Rp 80 triliun dan membuka 2 juta lapangan kerja,” ujar Budi. Program ini juga mendukung UMKM dan BUMDes, menciptakan sinergi yang memperkuat ekonomi kerakyatan, seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Namun, tantangan ekonomi tetap ada. Di Lamandau, Kalimantan Tengah, potensi tumpang tindih usaha dengan koperasi existing menjadi kendala, ditambah keterbatasan SDM dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, ketergantungan pada distribusi logistik dari daerah lain turut menghambat kemandirian ekonomi lokal. Beberapa pihak juga mempertanyakan risiko pinjaman besar dari bank negara, mengingat pengalaman gagalnya KUD di era Orde Baru akibat pengelolaan yang tidak profesional.
Inovasi: Digitalisasi dan Kolaborasi Strategis
Dari sisi inovasi, Koperasi Merah Putih mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. KSP Nasari, dalam Rapat Anggota Tahunan 2024, mengusulkan integrasi teknologi melalui dashboard pusat yang memungkinkan pengelolaan gerai sembako, apotek, klinik desa, hingga distribusi logistik dan cold storage secara terukur. Menteri Budi Arie berharap kolaborasi dengan KSP Nasari dapat mengakselerasi kemajuan koperasi melalui pendekatan digital yang disesuaikan dengan literasi warga desa.
Selain itu, pemerintah melibatkan kampus untuk mendampingi pembentukan koperasi berbasis data desa presisi, seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini memastikan koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Di Papua Barat Daya, Koperasi Merah Putih menyasar 1.254 kampung, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset pemerintah yang terbengkalai sebagai kantor operasional.
Perkembangan di Batam: Langkah Cepat Menuju Ekonomi Lokal yang Kuat
Di Kota Batam, Pemerintah Kota menargetkan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 64 kelurahan rampung sebelum Juni 2025, sebagai bagian dari tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. “Kita ingin setiap kelurahan punya koperasi yang benar-benar hidup, bukan sekadar papan nama. Targetnya jelas, seluruhnya harus terbentuk dan berjalan aktif sebelum pertengahan 2025,” ujar Amsakar dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota.
Sebagai langkah konkret, Pemko Batam telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kelurahan Sembulang di Kecamatan Galang menjadi proyek percontohan nasional dengan meluncurkan desain awal koperasi, yang akan dijadikan model untuk kelurahan lain di Batam. Koperasi ini difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal, seperti pengelolaan sembako murah, layanan kesehatan, dan distribusi logistik, untuk menstabil stabilized prices and create new job opportunities.
Sosialisasi intensif juga dilakukan di Batam, salah satunya oleh Kementerian Koperasi RI melalui Staf Khusus Menteri, David Bastian, pada 26 April 2025 di Hotel Harmoni One, Batam Center. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Harris Pratamura, dan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, yang menegaskan dukungan legislatif untuk mengawal pembentukan koperasi. David Bastian menjelaskan bahwa koperasi ini berlandaskan UUD 1945 dan bertujuan mendukung kemandirian pangan nasional, dengan fokus pada potensi lokal seperti sektor perikanan di Batam.
Langkah ke Depan
Program ini dijadwalkan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Pengawasan ketat juga diterapkan: Dinas Koperasi kabupaten akan memantau setiap tiga bulan, sementara evaluasi nasional dilakukan setiap enam bulan untuk memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih bukan hanya mesin ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial yang membawa desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.
Namun, keberhasilan program ini bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa inovasi berkelanjutan dan SDM yang kompeten, Koperasi Merah Putih berisiko mengulang kegagalan program serupa di masa lalu. Harapan besar kini tertumpu pada langkah konkret pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan visi ekonomi desa yang berdaulat.
