Intuisi.net – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan protes keras terhadap kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah yang diterapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Aksi ini merupakan respons atas keputusan pemerintah pusat yang dinilai merugikan pembangunan daerah dan menghambat pelayanan publik.
Para gubernur, yang mewakili wilayah dari Sumatra hingga Papua, secara tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, mereka menyoroti bahwa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah mengganggu perencanaan pembangunan daerah, termasuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami memahami kondisi keuangan negara sedang sulit, tetapi pemotongan anggaran ini dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan pemerintah daerah. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi provinsi yang bergantung pada transfer dana pusat untuk menjalankan program prioritas,” ujar salah satu gubernur yang hadir, yang enggan disebutkan namanya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa pemotongan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi untuk meminimalkan dampak negatif di daerah.
Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kekhawatiran para gubernur. Mereka menuntut adanya dialog yang lebih transparan dan solusi konkret, seperti penyesuaian formula alokasi dana atau tambahan bantuan fiskal untuk daerah yang terdampak parah. Beberapa gubernur bahkan mengancam akan membawa isu ini ke DPR RI jika tidak ada titik temu dalam waktu dekat.
Pertemuan berlangsung selama lebih dari tiga jam dan diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim khusus yang akan membahas dampak kebijakan ini. Tim tersebut akan melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang berimbang.
Aksi protes ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas di media sosial. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini mencerminkan tantangan dalam hubungan fiskal antara pusat dan daerah, terutama di tengah desentralisasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum merilis pernyataan resmi lebih lanjut. Sementara itu, para gubernur menyatakan akan terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.
